CONTACT US
Media Coverage

Eks Tersangka Peretas Situs KPU Minta Nama Baiknya Dipulihkan

Oleh: Haris Prabowo – 22 September 2019

 

KPU RI mencabut tuntutan terhadap AA, bocah yang diduga melakukan peretasan situs KPU. Kuasa hukum AA meminta nama baik kliennya dipulihkan. tirto.id – Kasus peretasan laman situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang diduga dilakukan oleh AA, (19) pemuda asal Payakumbuh, akhirnya diselesaikan melalui jalur damai. Hal tersebut menyusul pencabutan tuntutan oleh KPU RI dan keputusan pihak kepolisian untuk mengehentikan penyidikan perkara terhadap AA. Sebelumnya, AA ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh di Perwakilan, Senin (22/4/2019), dan ditetapkan sebagai tersangka dengan wajib lapor dua kali dalam seminggu. Setelah bebas, kuasa hukum AA, Bunga Siagian, mendesak agar pengadilan melakukan penetapan untuk pemulihan nama baik AA agar stigma dan predikat buruk akibat pemberitaan di media massa terhadap kliennya dapat dihilangkan. “Selanjutnya kita akan meminta penetapan pengadilan untuk mengembalikan nama baik AA, karena ia punya hak untuk dilupakan (the right to be forgotten) atas informasi yang tidak relevan lagi tentang dirinya,” kata Bunga, lewat rilisnya yang diterima wartawan Tirto, Minggu (22/9/2019) malam. Awaludin Marwan selaku Direktur Eksekutif The Institute for Digital Law and Society (Tordillas), kantor hukum yang memberi bantuan hukum untuk AA, menjelaskan awalnya AA merupakan remaja asal Payakumbuh yang memiliki kemampuan teknologi digitalnya yang bagus. “Meski tidak belajar di bangku kuliah, ia telah diakui oleh sejumlah perusahaan multi-nasional teknologi digital dan anti-virus karena menemukan kelemahan (vulnerability) dan membuat laporan dengan baik. Ia pun mematuhi pakem sebagai ethical hacker atau peretas topi putih,” kata Awaludin lewat pesan singkat yang diterima wartawan Tirto. Dengan keahliannya itu, kata Awaludin, pada April 2019 lalu, AA menguji keamanan sistem elektronik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan menemukan celah. AA juga melaporkan celah tersebut ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun ternyata terjadi kesalah-pahaman sehingga AA ditindak karena tuduhan tindak pidana akses ilegal UU ITE, dengan Nomor LP/B/392/IV/2019/Bareskrim, tertanggal 19 April. Pada tanggal 22 April 2019, Mabes Polri menangkap AA di Padang dan menerbangkannya ke Jakarta. Awaludin mengatakan AA pun selanjutnya dinyatakan sebagai tersangka atas percobaan melakukan Illegal Access terhadap website KPU RI dan melanggar Pasal 33 dan atau Pasal 51 ayat (2) Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Perlakuan kepolisian cukup baik dan profesional. Dalam memeriksa AA. AA ditetapkan sebagai Tersangka dan melakukan wajib lapor 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Kamis,” katanya. “Padahal, sebelumnya AA banyak mendapat penghargaan sertifikat sebagaimana yang telah ia peroleh dari berbagai instansi seperti SQL Injection Challenge Kominfo, sertifikat AVIRA vulnerabilities, sertifikat Responsible Disclosure dari McAfee, dan sertifikat Bug Report Vulnerability Tokopedia,” lanjut Awaludin. Lantaran itu dirinya dan pengacara Bunga Siagian berupaya membantu AA untuk menyelesaikan permasalahan ini di luar jalur litigasi karena meyakini bahwa ini bukanlah masalah hukum, apalagi pidana. Awaludin mengatakan bahwa AA tidak ada niat untuk melakukan pelanggaran hukum, justru ingin membantu penguatan sistem keamanan KPU RI. Setelah beberapa kali pertemuan dengan pihak KPU RI, tindakan AA pun dimengerti dan penyidikan terhadap kasus ini tidak lagi dilanjutkan. Mabes POLRI memutuskan untuk menghentikan perkara AA dan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara No. SPPP/ 118.A/ VIII/ 2019/ Dittipidsiber tertanggal 26 Agustus 2019. Barang bukti yang sempat disita pun dikembalikan kepada AA. “Tapi baru Kamis (19/9/2019) kemarin kami mengambil barang bukti laktop dan modem, alat kerja AA yg sebelumnya diperiksa,” katanya. “AA sebenarnya pemuda dengan talenta teknologi digital yang perlu didorong untuk memperkuat sistem keamanan siber. Kita butuh pembaruan hukum untuk mengakomodir niat baik dia,” lanjutnya.

Baca selengkapnya di artikel “Eks Tersangka Peretas Situs KPU Minta Nama Baiknya Dipulihkan”, https://tirto.id/eiwQ

Media Coverage

Polisi Hentikan Kasus Peretas Situs Web KPU RI

Diposting : Minggu, 22 September 2019 – 18:47 WIB

Jakarta, Cyberthreat.id – Masih ingat dengan peretas (hacker) muda asal Payakumbuh, Sumatera Muhammad Arik Alfiki?

Arik ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri karena diduga mengakses situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara ilegal.

Arik ditangkap pada 22 April 2019 setelah menemukan celah di server KPU pada 1 April. Namun, kini kasus Arik telah selesai.

Awaludin Marwan, kuasa hukum Arik, mengatakan, kasus tersebut diselesaikan di luar jalur litigasi. Alasannya, kata dia, apa yang dilakukan Arik bukanlah masalah hukum apalagi pidana.

“AA tidak ada niat untuk melakukan pelanggaran hukum, malah beritikad untuk membantu penguatan sistem keamanan KPU RI,” ujar Awaludin dalam pernyataan pers yang diterima Cyberthreat.id, Minggu (22 September 2019).

Setelah beberapa kali pertemuan dengan KPU, kata Awaludin, tindakan Arik pun dimengerti dan penyidikan kasusnya dihentikan.

Mabes Polri pun menghentikan perkara dan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara No.SPPP/118.A/VIII/2019/Dittipidsiber tertanggal 26 Agustus 2019.

“Barang bukti yang sempat disita pun dikembalikan kepada AA,” ujar Awaludin juga Direktur Eksekutif Tordillas (The Institute for Digital Law and Society).

Sebelumnya, ia dijerat Pasal 33 dan atau Pasal 51 ayat (2) Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia pun diminta untuk wajib lapor dua pekan sekali, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.

Arik yang berumur 19 tahun, menurut Awaludin, memiliki kemampuan ilmu koding begitu memukau. Meski tidak belajar di bangku kuliah, ia telah diakui oleh sejumlah perusahaan multi-nasional teknologi digital dan antivirus karena menemukan kelemahan (vulnerability) dan membuat laporan dengan baik.

“Ia pun mematuhi pakem sebagai ethical hacker atau peretas topi putih,” kata Awaludin. Saat menemukan celah di situs web KPU, Arik sebetulnya telah melaporkan celah tersebut ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Arik banyak mendapat penghargaan sertifikat sebagaimana yang telah ia peroleh dari berbagai instansi seperti SQL Injection Challenge Kominfo, sertifikat AVIRA vulnerabilities, sertifikat Responsible Disclosure dari McAfee, sertifikat Bug Report Vulnerability Tokopedia, dan lain-lain.

Arik menyambut baik keputusan tersebut. Namun demikian, AA sadar bahwa bagaimanapun ia harus lebih hati-hati dalam melakukan penetration testing (pentest).

Ia berharap namanya dapat pulih dari predikat buruk akibat pemberitaan di media massa yang begitu luas.

“Kami akan meminta penetapan pengadilan untuk mengembalikan nama baik AA, karena ia punya hak untuk dilupakan (the right to be forgotten) atas informasi yang tidak relevan lagi tentang dirinya,” ujar Bunga Siagian, anggota tim kuasa hukum Arik.

Redaktur: Andi Nugroho

https://m.cyberthreat.id/read/2966/Polisi-Hentikan-Kasus-Peretas-Situs-Web-KPU-RI

Media Coverage

UU ITE belum Memadai Lindungi Data Pribadi

Jakarta, Cyberthreat.id – Sejauh ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi (ITE) belum memadai untuk melindungi masyarakat, khususnya mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan digital meski sudah diterapkan lebih dari satu dekade.

Direktur The Institute For Digital Law and Society (Tordillas), Awaludin Marwan, mengatakan, dalam praktiknya UU ITE masih belum spesifik karena hanya fokus pada transaksi elektronik dan tindak pidana siber umumnya.

“Belum ada regulasi yang jelas (dalam UU ITE) mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan digital,” ujar Awaludin kepada Cyberthreat.id, Senin (15/4/2019).

Menurut dia, seharusnya sebuah regulasi juga dilengkapi aspek perlindungan warga. Maka dari itu, keberadaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sangat diperlukan.

Kedua RUU tersebut sekadar diketahui saat ini telah masuk program legislasi DPR Tahun 2019. DPR menargetkan tahun ini kedua RUU bisa disahkan.

Awaludin berharap kedua RUU tersebut disusun dengan riset yang kuat dan mendalam sehingga dalam penerapannya tidak merugikan masyarakat. Apalagi saat ini, kata dia, banyak platform (peyelenggara sistem elektronik/PSE) yang menyedot data pribadi dan menyimpannya tanpa batas waktu yang jelas.

Di Indonesia, menurut dia, belum ada aturan khusus yang mengatur penyimpanan data pribadi tersebut berapa lama.

“Di Eropa (penyimpanan data pribadi, red) ada jangka waktunya dan (diatur pula tentang) tata cara pengambilan data pribadi,” kata Awaludin.

Penyimpanan data pribadi masyarakat sangat rentan disalahgunakan dan berdampak pada pelanggaran hak-hak privasi. Yang paling rentan adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, alamat rumah, dan profesi.

“Salah satu platform yang seringkali melakukan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi dan keamanan digital adalah fintech ilegal, yaitu menggunakan data pribadi untuk meneror dan menagih penggunanya dengan cara yang kasar,” ujar dia.

Media Coverage

Jurnalis di Bawah Bayang-Bayang Hukum Siber

Jakarta, Gatra.com – Dewan Pers bersama The Institute for Digital and Law Society (TORDILLAS) mengadakan diskusi publik dengan topik “Kebebasan Pers di Bawah Bayang-Bayang Kriminalisasi Hukum Siber” di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (10/4).

Diskusi publik ini mengundang akademisi, wartawan senior, kuasa hukum dan rekan wartawan dari berbagai media. Diskusi ini membahas kasus-kasus pers terjadi berkaitan dengan kebebasan pers, kasus pelanggaran kode etik jurnalistik yang dipaparkan oleh para ahli serta beberapa pengalaman kasus yang ditangani oleh Dewan Pers.

Dalam rilis dijelaskan, saat ini di era media daring banyak media bermunculan. Hal tersebut membuat banyak yang belum terverifikasi dan diperhatikan oleh dewan pers. Ancaman terjerat hukum siber pun masih sangat tinggi.

Beberapa kasus pun muncul hingga vonis yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Maaka dari itu maksud dan tujuan yang diharapkan munculnya kesepahaman antara beberapa pelaku industri media, akademisi dan aktivis pemerhati media berkenaan dengan kinerja pers dan memunculkan strategi untuk mencegah kejahatan siber di era media online.

Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Jauhar menjelaskan bahwa untuk mengawasi satu persatu lalu lintas media daring bukanlah pekerjaan yang mudah. “Bagaimanapun untuk memonitor hal tersebut sangat luas” Jelas Jauhar dalam sambutannya di Gedung Dewan Pers (10/4).

Jauhar menjelaskan untuk waat ini jangkauan dewan pers untuk saat ini belum dapat menjangkau pelanggaran hukum siber. “Jangkauan dewan pers masih belum menjangkau, karena jangkauan UU Pers tak bisa menjangkau hukum siber,” ujarnya.

Ahmad Jauhar menjelaskan bahwa kebebasan pers merupakan hal yang istimewa yang dimiliki Indonesia dan sangat perlu untuk dipertahankan “Seharusnya kebebasan pers harus dijaga dipertahankan karena kita satu satunya negara asia yang masih memiliki kehidupan pers yang merdeka” jelasnya.

Sumber : https://www.gatra.com/detail/news/410164/politic/jurnalis-di-bawah-bayangbayang-hukum-siber

Media Coverage

Aturan Ojek Online: Kemenhub Perlu Lakukan 7 Hal Penting

Bisnis.com, JAKARTA — Kritik terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atas aturan ojek online (Ojol) berlanjut dengan tujuh poin desakan terhadap regulator di bidang transportasi tersebut.

Direktur Eksekutif The Institute for Digital Law and Society (Tordillas), Awaludin Marwan menuturkan pihaknya meminta agar Kemenhub segera melakukan 7 hal penting guna memperbaiki kekurangan dalam implementasi aturan keselamatan PM No.12/2019.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (PM 12/2019) dinilai sudah baik tetapi tetap perlu segera dilakukan penyempurnaan.

Tordillas, katanya, mendesak agar Kemenhub melakukan 7 hal berikut ini.

“Pertama, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan segera menerapkan kenaikan tarif biaya jasa ojek online demi kesejahteraan dan keselamatan pengemudi dan penumpang. Kenaikan tarif sejak mulai tanggal 1 Mei 2019 dirasa terlalu lama dan kurang jelas pembagian penghasilannya yang berkeadilan bagi pengemudi ojek online,” katanya, Senin (1/4/2019).

Kedua, aplikator diminta melaksanakan proses klarifikasi komplain penumpang secara adil dengan memberi ruang untuk klarifikasi dengan kehadiran penumpang. Ketiga, aplikator harus memberikan ganti kerugian atas suspend yang ditemukan tidak sesuai dengan komplain penumpang;

Keempat, Kemenhub perlu memberikan kejelasan kewajiban penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi seluruh pengemudi ojol, terkait institusi yang menjadi penanggung jawab premi jaminan sosial tersebut.

“Kelima. Menteri Perhubungan membuat indikator-indikator pemenuhan kewajiban serta sanksi bagi aktor yang melanggar. Keenam, Menteri Perhubungan berkoordinasi dengan Kepolisian, Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit untuk penginstalan sistem cepat tanggap saat pengguna dan atau pengemudi menggunakan tombol darurat (panic button),” jelasnya.

Terakhir, Kemenhub diminta membuat aturan terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kemitraan antara aplikator dengan pengemudi Ojol agar hal tersebut bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian kemitraan oleh para aplikator.

Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20190401/98/906714/aturan-ojek-online-kemenhub-perlu-lakukan-7-hal-penting

Media Coverage

Dewan Pers: UU ITE Bukan Ancaman Bagi Pekerja Pers

jpnn.com, JAKARTA – Dewan Pers menggelar diskusi publik dengan tema ‘Kebebasan Pers di Bawah Bayang-bayang Kriminalisasi Hukum Siber’ di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Hadir dalam diskusi Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo dan sejumlah pemerhati pers yang tergabung dalam Tordillas.

Peneliti Tordillas Awaludin Marwan mengaku telah mencatat perkara hukum yang menyeret wartawan. Hasilnya, sebanyak delapan jurnalis terjerat kasus UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Paling tidak ada delapan perkara jurnalis yang dikriminalisasi dengan UU ITE. Perkara media yang paling banyak tersandung kasus pidana dalam dua tahun terakhir ialah media online,” kata Awaludin ditemui seusai acara diskusi, Selasa (10/4).

Hanya saja, kata dia, perkara yang menyeret delapan wartawan itu memang memenuhi unsur pidana. Salah satunya menulis tanpa memperhatikan kaidah jurnalistik. Bahkan, dalam beberapa kasus, wartawan memberitakan sebuah kasus di dalam akun media sosialnya.

Namun, kata dia, Tordillas meminta Dewan Pers untuk menunjukkan komitmen melindungi wartawan. Terutama, para wartawan yang menulis dengan mengedepankan kaidah jurnalistik.

“Dewan Pers kan ingin memberikan perlindungan ke semua wartawan baik yang perusahaannya yang verified atau tidak,” ucap dia.

Sementara itu, Yosep mengaku terdapat kekhawatiran dari insan dan komunitas pers bakal menjadi korban kriminalisasi. Dari situ, sejumlah komunitas menginisiasi untuk membuat diskusi dengan Dewan Pers.

“Nah, mereka mengusulkan diskusi, ya, kami diskusi di sini,” ucap Yosep setelah acara diskusi.

Yosep menyebut wartawan tidak perlu khawatir dengan ancaman pemidanaan. UU ITE tidak akan menjerat wartawan yang taat kepada peraturan Dewan Pers dan kode etik jurnalistik.

“Karena UU ITE itu menyatakan barang siapa tanpa hak. Nah, wartawan itu orang yang berhak menyebarluaskan informasi. Bahkan, orang yang menghalangi (tugas wartawan) bisa diancam pidana. Jadi tidak ada ancaman UU ITE terhadap kerja pers,” ungkap dia.

Terkait temuan Tordillas, Yosep menduga delapan wartawan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga kasusnya sampai ke ranah persidangan.

“Tadi muncul dari beberapa data, patut diduga itu ada pemerasan. Ada unsur pidana di luar pers,” pungkas dia

Sumber : https://www.jpnn.com/news/dewan-pers-uu-ite-bukan-ancaman-bagi-pekerja-pers

Media Coverage

Aturan Ojek Online Dikritik, Ini 5 Catatan Pentingnya

Bisnis.com, JAKARTA — The Institute for Digital Law and Society (TORDILLAS) memberikan lima catatan terkait aturan ojek online yang baru saya dirilis Kementerian Perhubungan pada Maret lalu.

Direktur Eksekutif The Institute for Digital Law and Society (TORDILLAS), Awaludin Marwan, secara umum mengapresiasi langkah Kemenhub yang mengatur Ojek online (Ojol) dalam suatu beleid keselamatan PM No.12/2019.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (PM 12/2019) dinilai sebagai ketentuan pertama yang mengakui keberadaan ojol secara hukum.

“Kehadiran ojol adalah keniscayaan dan, tak dapat dipungkiri, telah “menyelamatkan” urusan kepentingan masyarakat. Namun, tidak jarang terdapat keluhan-keluhan dan pengalaman buruk para pengguna sepeda motor di jalanan di sekitar kita,” terangnya,Senin (1/4/2019).

Apresiasinya karena aturan tersebut menjawab sebagian permasalahan yang timbul dalam praktik ojol seperti prosedur suspend, penyediaan shelter, jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan bagi pengemudi dan adanya tombol darurat demi keselamatan.

“Namun demikian, TORDILLAS melihat bahwa PM 12/2019 perlu mendapatkan beberapa perhatian. Hal ini dapat terlihat dari setidaknya 5 hal penting berikut, yakni penundaan kenaikan biaya jasa ojol; ketidakadilan bagi pengemudi dalam proses suspend; ketidakjelasan hak dan kewajiban para aktor; absennya indikator evaluasi dan sanksi bagi pelanggar aturan; dan tidak adanya pengaturan koordinasi antar institusi terkait,” jelasnya.

Awaludin lalu menjelaskan kritiknya satu per satu. Pertama, meskipun PM 12/2019 telah menjadi payung hukum pemerintah mengambil bagian dalam penentuan formula dan besaran biaya jasa ojol, penundaan pelaksanaan perubahan tarif dinilai dapat berdampak pada keselamatan masyarakat.

“Meskipun Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan telah mengeluarkan aturan terkait tarif ojek online pada 25 Maret 2019 lalu, tanpa pertimbangan jelas masyarakat harus menunggu hingga Mei 2019 untuk penerapannya. Padahal Pasal 21 PM 12/2019 jelas menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku sejak 11 Maret 2019,” katanya.

Kedua, PM 12/2019 tidak memberikan keadilan bagi pengemudi yang telah dirugikan akibat penghentian operasional sementara (suspend). Pasal 14 PM 12/2019 membuat formulasi yang terbuka terkait standar, operasional dan prosedur suspend dan putus mitra terhadap pengemudi yang diduga “nakal” berdasarkan nilai dan komentar penumpang.

Padahal pada kenyataannya, banyak pengemudi yang ditemukan tidak bersalah atau terbukti tidak sesuai dengan pernyataan dari penumpang. Meskipun telah diberikan hak klarifikasi dan hak sanggah dalam Pasal 16 PM 12/2019, tidak sedikit pengemudi yang harus kehilangan mata pencahariannya dalam beberapa waktu yang berdampak sistemik hingga merugikan kehidupan keluarga pengemudi.

Ketiga, PM 12/2019 tidak memberikan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing para aktor. Salah satunya dalam pengaturan hak pengemudi atas jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum konkret.

Pasal 16 angka 3 huruf (i) PM 12/2019 yang memberikan perlindungan bagi kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan pengemudi tanpa kejelasan rujukan pemberi kepastian tersebut.

“Apakah ini merupakan kewajiban Perusahaan Aplikasi atau Pemerintah? Selain itu, jika pengemudi ojol tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja [berdasarkan hukum ketenagakerjaan] dengan dalih konsep kemitraan, maka seharusnya perlu ada mekanisme yang mengatur tentang batasan-batasan hak dan kewajiban dalam konsep kemitraan tersebut,” paparnya.

Keempat, sebagai pengemban fungsi supervisi dan evaluasi, Kementerian Perhubungan belum menuangkan indikator-indikator penentu sejauh mana para aktor menjalankan kewajibannya.

Peraturan Presiden No.40/2015 tentang Kementerian Perhubungan mengamanatkan Menhub dalah hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melaksanakan tugas pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas.

“Demi mewujudkan kepastian hukum, evaluasi seperti pemberian sanksi kepada pelanggaran aturan perlu diatur,” katanya.

Kelima, PM 12/2019 tidak mengatur koordinasi dengan institusi lain yang terkait. Misalnya Pasal 5 angka 2 huruf f menyatakan bahwa Aplikasi harus dilengkapi dengan fitur tombol darurat (panic button) bagi pengemudi dan penumpang.

Aturan ini belum mengatur pedoman teknis penerapan tombol darurat tersebut serta koordinasi antar institusi.

“Agar tombol darurat dapat direspon dengan cepat, diperlukan instalasi sistem interkoneksi cepat tanggap pada institusi kepolisian, pemadam kebakaran, atau rumah sakit dalam kondisi darurat. Secara teknis, hal ini dapat dilengkapi dengan sistem sensor,” ungkapnya.

Awaludin menilai dalam hal pemberian sanksi dan pengaturan aplikasi setelah evaluasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu dilibatkan pula apabila dalam kondisi pelanggaran terberat, aplikator dapat diberi sanksi berupa sistem aplikasi ditutup [shut down].

Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20190401/98/906710/aturan-ojek-online-dikritik-ini-5-catatan-pentingnya

Media Coverage

TORDILLAS: Media Daring Paling Banyak Terjerat Hukum Siber

Jakarta, Gatra.com – Direktur The Institute For Digital Law and Society (TORDILLAS) Awaludin Marwan menjelaskan, media online atau dalam jaringan (daring) merupakan media yang paling banyak terjerat dalam pelanggaran kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Media siber lebih sering terkena kasus pidana dan paling sering dikaitkan dengan Pasal 27ayat 3 UU ITE” ujarnya dalam seminar diskusi publik ‘Kebebasan Pers di Bawah Bayang-Bayang Kriminalisasi Hukum Siber’ di Gedung Media Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Dalam pemaparan hasil penelitiannya, Awaludin memaparkan beberapa indeksasi kasus jurnalis yang terjerat UU ITE. Menurutnya ada sekitar 350 putusan terkait pejurnalis yang terjerat hukum siber. “Jadi ini ada 8 dari 350 putusan, kita masih mencari lagi putusan yang lainnya” ujarnya.

Selain kasus personal jurnalis, Awaludin juga memaparkan beberapa Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers mengenai pengaduan tentang pelanggaran kode etik terhadap beberapa media online atau daring. Ia memaparkan dalam presentasinya ada media yang mendapat PPR, seperti tribunsatu.com; bogorinews.com; riauinvestigasi.com dan lainnya yang terkena pasal kode etik jurnalistik.

Awaludin menjelaskan terjeratnya jurnalis dalam UU ITE merupakan sebuah tindakan kriminalisasi. Hal tersebut karena pihak kepolisian hanya memiliki divisi penindakan. “Kalau seandainya hanya penindakan, maka porsinya adalah kriminalisasi. Tapi kalau ada pencegahan, mereka punya strategi untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak banyak terjadi kejahatan siber” terangnya.

Sementara itu, Pakar hukum Herlambang P. Wirataraman menjelaskan bahwa UU ITE saat ini sudah tidak terkontrol. “Dalam perkembangannya, UU ITE ini justru dipakai untuk menakut-nakuti publik, bahkan semakin tidak bisa dikontrol” jelasnya.

Lebih lanjut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut menerangkan jika kondisi tersebut terus menerus terjadi maka akan membungkam kebebasan berekspresi jurnalis. “Kalau ini menakut-nakuti terus maka kedepannya akan susah, karena kita kedepannya akan menjadi sensitif sekarang, kalau mau membuat berita misalnya jurnalis itu sekarang itung-itungan atau malah gausah bikin berita, misalnya ada berita bagus nanti kita yang posting kita yang kena, nah itu salah satu penghambat kebebasan berekspresi” pungkasnya.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Contact Us