CONTACT US
Media Coverage

Eks Tersangka Peretas Situs KPU Minta Nama Baiknya Dipulihkan

Oleh: Haris Prabowo – 22 September 2019

 

KPU RI mencabut tuntutan terhadap AA, bocah yang diduga melakukan peretasan situs KPU. Kuasa hukum AA meminta nama baik kliennya dipulihkan. tirto.id – Kasus peretasan laman situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang diduga dilakukan oleh AA, (19) pemuda asal Payakumbuh, akhirnya diselesaikan melalui jalur damai. Hal tersebut menyusul pencabutan tuntutan oleh KPU RI dan keputusan pihak kepolisian untuk mengehentikan penyidikan perkara terhadap AA. Sebelumnya, AA ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh di Perwakilan, Senin (22/4/2019), dan ditetapkan sebagai tersangka dengan wajib lapor dua kali dalam seminggu. Setelah bebas, kuasa hukum AA, Bunga Siagian, mendesak agar pengadilan melakukan penetapan untuk pemulihan nama baik AA agar stigma dan predikat buruk akibat pemberitaan di media massa terhadap kliennya dapat dihilangkan. “Selanjutnya kita akan meminta penetapan pengadilan untuk mengembalikan nama baik AA, karena ia punya hak untuk dilupakan (the right to be forgotten) atas informasi yang tidak relevan lagi tentang dirinya,” kata Bunga, lewat rilisnya yang diterima wartawan Tirto, Minggu (22/9/2019) malam. Awaludin Marwan selaku Direktur Eksekutif The Institute for Digital Law and Society (Tordillas), kantor hukum yang memberi bantuan hukum untuk AA, menjelaskan awalnya AA merupakan remaja asal Payakumbuh yang memiliki kemampuan teknologi digitalnya yang bagus. “Meski tidak belajar di bangku kuliah, ia telah diakui oleh sejumlah perusahaan multi-nasional teknologi digital dan anti-virus karena menemukan kelemahan (vulnerability) dan membuat laporan dengan baik. Ia pun mematuhi pakem sebagai ethical hacker atau peretas topi putih,” kata Awaludin lewat pesan singkat yang diterima wartawan Tirto. Dengan keahliannya itu, kata Awaludin, pada April 2019 lalu, AA menguji keamanan sistem elektronik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan menemukan celah. AA juga melaporkan celah tersebut ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun ternyata terjadi kesalah-pahaman sehingga AA ditindak karena tuduhan tindak pidana akses ilegal UU ITE, dengan Nomor LP/B/392/IV/2019/Bareskrim, tertanggal 19 April. Pada tanggal 22 April 2019, Mabes Polri menangkap AA di Padang dan menerbangkannya ke Jakarta. Awaludin mengatakan AA pun selanjutnya dinyatakan sebagai tersangka atas percobaan melakukan Illegal Access terhadap website KPU RI dan melanggar Pasal 33 dan atau Pasal 51 ayat (2) Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Perlakuan kepolisian cukup baik dan profesional. Dalam memeriksa AA. AA ditetapkan sebagai Tersangka dan melakukan wajib lapor 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Kamis,” katanya. “Padahal, sebelumnya AA banyak mendapat penghargaan sertifikat sebagaimana yang telah ia peroleh dari berbagai instansi seperti SQL Injection Challenge Kominfo, sertifikat AVIRA vulnerabilities, sertifikat Responsible Disclosure dari McAfee, dan sertifikat Bug Report Vulnerability Tokopedia,” lanjut Awaludin. Lantaran itu dirinya dan pengacara Bunga Siagian berupaya membantu AA untuk menyelesaikan permasalahan ini di luar jalur litigasi karena meyakini bahwa ini bukanlah masalah hukum, apalagi pidana. Awaludin mengatakan bahwa AA tidak ada niat untuk melakukan pelanggaran hukum, justru ingin membantu penguatan sistem keamanan KPU RI. Setelah beberapa kali pertemuan dengan pihak KPU RI, tindakan AA pun dimengerti dan penyidikan terhadap kasus ini tidak lagi dilanjutkan. Mabes POLRI memutuskan untuk menghentikan perkara AA dan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara No. SPPP/ 118.A/ VIII/ 2019/ Dittipidsiber tertanggal 26 Agustus 2019. Barang bukti yang sempat disita pun dikembalikan kepada AA. “Tapi baru Kamis (19/9/2019) kemarin kami mengambil barang bukti laktop dan modem, alat kerja AA yg sebelumnya diperiksa,” katanya. “AA sebenarnya pemuda dengan talenta teknologi digital yang perlu didorong untuk memperkuat sistem keamanan siber. Kita butuh pembaruan hukum untuk mengakomodir niat baik dia,” lanjutnya.

Baca selengkapnya di artikel “Eks Tersangka Peretas Situs KPU Minta Nama Baiknya Dipulihkan”, https://tirto.id/eiwQ

Media Coverage

Polisi Hentikan Kasus Peretas Situs Web KPU RI

Diposting : Minggu, 22 September 2019 – 18:47 WIB

Jakarta, Cyberthreat.id – Masih ingat dengan peretas (hacker) muda asal Payakumbuh, Sumatera Muhammad Arik Alfiki?

Arik ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri karena diduga mengakses situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara ilegal.

Arik ditangkap pada 22 April 2019 setelah menemukan celah di server KPU pada 1 April. Namun, kini kasus Arik telah selesai.

Awaludin Marwan, kuasa hukum Arik, mengatakan, kasus tersebut diselesaikan di luar jalur litigasi. Alasannya, kata dia, apa yang dilakukan Arik bukanlah masalah hukum apalagi pidana.

“AA tidak ada niat untuk melakukan pelanggaran hukum, malah beritikad untuk membantu penguatan sistem keamanan KPU RI,” ujar Awaludin dalam pernyataan pers yang diterima Cyberthreat.id, Minggu (22 September 2019).

Setelah beberapa kali pertemuan dengan KPU, kata Awaludin, tindakan Arik pun dimengerti dan penyidikan kasusnya dihentikan.

Mabes Polri pun menghentikan perkara dan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara No.SPPP/118.A/VIII/2019/Dittipidsiber tertanggal 26 Agustus 2019.

“Barang bukti yang sempat disita pun dikembalikan kepada AA,” ujar Awaludin juga Direktur Eksekutif Tordillas (The Institute for Digital Law and Society).

Sebelumnya, ia dijerat Pasal 33 dan atau Pasal 51 ayat (2) Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia pun diminta untuk wajib lapor dua pekan sekali, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.

Arik yang berumur 19 tahun, menurut Awaludin, memiliki kemampuan ilmu koding begitu memukau. Meski tidak belajar di bangku kuliah, ia telah diakui oleh sejumlah perusahaan multi-nasional teknologi digital dan antivirus karena menemukan kelemahan (vulnerability) dan membuat laporan dengan baik.

“Ia pun mematuhi pakem sebagai ethical hacker atau peretas topi putih,” kata Awaludin. Saat menemukan celah di situs web KPU, Arik sebetulnya telah melaporkan celah tersebut ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Arik banyak mendapat penghargaan sertifikat sebagaimana yang telah ia peroleh dari berbagai instansi seperti SQL Injection Challenge Kominfo, sertifikat AVIRA vulnerabilities, sertifikat Responsible Disclosure dari McAfee, sertifikat Bug Report Vulnerability Tokopedia, dan lain-lain.

Arik menyambut baik keputusan tersebut. Namun demikian, AA sadar bahwa bagaimanapun ia harus lebih hati-hati dalam melakukan penetration testing (pentest).

Ia berharap namanya dapat pulih dari predikat buruk akibat pemberitaan di media massa yang begitu luas.

“Kami akan meminta penetapan pengadilan untuk mengembalikan nama baik AA, karena ia punya hak untuk dilupakan (the right to be forgotten) atas informasi yang tidak relevan lagi tentang dirinya,” ujar Bunga Siagian, anggota tim kuasa hukum Arik.

Redaktur: Andi Nugroho

https://m.cyberthreat.id/read/2966/Polisi-Hentikan-Kasus-Peretas-Situs-Web-KPU-RI

Media Coverage

UU ITE belum Memadai Lindungi Data Pribadi

Jakarta, Cyberthreat.id – Sejauh ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi (ITE) belum memadai untuk melindungi masyarakat, khususnya mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan digital meski sudah diterapkan lebih dari satu dekade.

Direktur The Institute For Digital Law and Society (Tordillas), Awaludin Marwan, mengatakan, dalam praktiknya UU ITE masih belum spesifik karena hanya fokus pada transaksi elektronik dan tindak pidana siber umumnya.

“Belum ada regulasi yang jelas (dalam UU ITE) mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan digital,” ujar Awaludin kepada Cyberthreat.id, Senin (15/4/2019).

Menurut dia, seharusnya sebuah regulasi juga dilengkapi aspek perlindungan warga. Maka dari itu, keberadaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sangat diperlukan.

Kedua RUU tersebut sekadar diketahui saat ini telah masuk program legislasi DPR Tahun 2019. DPR menargetkan tahun ini kedua RUU bisa disahkan.

Awaludin berharap kedua RUU tersebut disusun dengan riset yang kuat dan mendalam sehingga dalam penerapannya tidak merugikan masyarakat. Apalagi saat ini, kata dia, banyak platform (peyelenggara sistem elektronik/PSE) yang menyedot data pribadi dan menyimpannya tanpa batas waktu yang jelas.

Di Indonesia, menurut dia, belum ada aturan khusus yang mengatur penyimpanan data pribadi tersebut berapa lama.

“Di Eropa (penyimpanan data pribadi, red) ada jangka waktunya dan (diatur pula tentang) tata cara pengambilan data pribadi,” kata Awaludin.

Penyimpanan data pribadi masyarakat sangat rentan disalahgunakan dan berdampak pada pelanggaran hak-hak privasi. Yang paling rentan adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, alamat rumah, dan profesi.

“Salah satu platform yang seringkali melakukan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi dan keamanan digital adalah fintech ilegal, yaitu menggunakan data pribadi untuk meneror dan menagih penggunanya dengan cara yang kasar,” ujar dia.

Media Coverage

Jurnalis di Bawah Bayang-Bayang Hukum Siber

Jakarta, Gatra.com – Dewan Pers bersama The Institute for Digital and Law Society (TORDILLAS) mengadakan diskusi publik dengan topik “Kebebasan Pers di Bawah Bayang-Bayang Kriminalisasi Hukum Siber” di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (10/4).

Diskusi publik ini mengundang akademisi, wartawan senior, kuasa hukum dan rekan wartawan dari berbagai media. Diskusi ini membahas kasus-kasus pers terjadi berkaitan dengan kebebasan pers, kasus pelanggaran kode etik jurnalistik yang dipaparkan oleh para ahli serta beberapa pengalaman kasus yang ditangani oleh Dewan Pers.

Dalam rilis dijelaskan, saat ini di era media daring banyak media bermunculan. Hal tersebut membuat banyak yang belum terverifikasi dan diperhatikan oleh dewan pers. Ancaman terjerat hukum siber pun masih sangat tinggi.

Beberapa kasus pun muncul hingga vonis yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Maaka dari itu maksud dan tujuan yang diharapkan munculnya kesepahaman antara beberapa pelaku industri media, akademisi dan aktivis pemerhati media berkenaan dengan kinerja pers dan memunculkan strategi untuk mencegah kejahatan siber di era media online.

Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Jauhar menjelaskan bahwa untuk mengawasi satu persatu lalu lintas media daring bukanlah pekerjaan yang mudah. “Bagaimanapun untuk memonitor hal tersebut sangat luas” Jelas Jauhar dalam sambutannya di Gedung Dewan Pers (10/4).

Jauhar menjelaskan untuk waat ini jangkauan dewan pers untuk saat ini belum dapat menjangkau pelanggaran hukum siber. “Jangkauan dewan pers masih belum menjangkau, karena jangkauan UU Pers tak bisa menjangkau hukum siber,” ujarnya.

Ahmad Jauhar menjelaskan bahwa kebebasan pers merupakan hal yang istimewa yang dimiliki Indonesia dan sangat perlu untuk dipertahankan “Seharusnya kebebasan pers harus dijaga dipertahankan karena kita satu satunya negara asia yang masih memiliki kehidupan pers yang merdeka” jelasnya.

Sumber : https://www.gatra.com/detail/news/410164/politic/jurnalis-di-bawah-bayangbayang-hukum-siber

1 2
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Contact Us